Media Asing Memandang Jokowi Seperti?

 Jokowi di Mata Media Asing

Setelah Jokowi resmi ditetapkan sebagai capres PDIP, namanya kembali langsung menjadi bahan pembicaraan dimana-mana. Sama seperti ketika Jokowi pertama kali tampil untuk DKI1. Mulai dari kedai kopi tingkat desa sampai café-café mentereng di ibukota mengulas tentang dirinya. Mulai dari tingkat kecamatan sampai ke dunia internasional. Nama Jokowi memang benar-benar memberi efek yang luar biasa, makanya munculah istilah ‘Jokowi Effect’. 

Media luar negeri juga tak mau ketinggalan mengulas tentang fenomena sosok Jokowi, dan segala kemungkinan menjelang pemilu Presiden dengan tampilnya sosok Jokowi ini. Media besar asal Amerika Serikat Washington Post umpamanya memuat sebuah tulisan yang isinya adalah mengenai ‘Jokowi Effect‘. Tulisan tersebut membahas mengenai fenomena politik di Indonesia sejak penetapan Jokowi sebagai capres oleh PDIP, tentang elektabilitasnya, dan harapan masyarakat.

Menurut Washington Post, Indonesia adalah negara yang sangat demokraris, dengan sebuah sistem yang bisa mengakodmodasi banyak partai. Sejak tahun 1999 partai di Indonesia jumlahnya tidak menentu. Partai pemenang pun tidak gampang ditentukan. Bayangkan saja, di Amerika negara yang begitu besar hanya memiliki tiga partai. Dua partai dengan kekuatan yang sangat besar serta berimbang, dan satu lagi adalah partai independen. Kita di Indonesia punya belasan partai.

Poin yang harus digarisbawahi adalah biasanya setiap partai akan menggandeng sejumlah pihak sehingga muncul kontrak tertentu yang mengikat untuk menduduki otoritas kekuasaan. Namun jika benar ‘Jokowi Effect‘ itu ada, maka PDIP tak perlu membangun kontrak politik terlalu banyak untuk memenangkan Pemilu. Ia sudah kadung disukai dan dicintai rakyat banyak. Itu kontrak tertinggi Jokowi. Ya, mengikat kontrak dengan rakyat banyak.

Di sana tertulis demikian, “Right now the big news in Indonesia is the long-anticipated announcement that Jakarta Governor Joko Widodo will enter the race for president. Widodo — universally known as “Jokowi” among Indonesians — is by some degree the most popular of the many candidates for presidency this fall, which include a series of retired generals, businesspeople, and party apparatchiks.”

Katanya pada tataran tertentu maka Jokowi adalah calon yang paling popular dibandingkan calon-calon lainnya, termasuk di dalamnya para pensiunan jendral, pengusaha, pemimpin partai politik, dan lain sebagainya.

Jokowi di Mata Sosial Media

Jejaring sosial adalah sarana ampuh dan luar biasa untuk mempromosikan barang, juga diri. Bahasa sederhana saya, melalui media sosial kitapun sebetulnya dapat ‘menjual diri’, lebih kasar lagi bahwa kita dapat ‘melacurkan diri’ untuk itu. Seperti yang dapat Anda baca di sini: http://media.kompasiana.com/new-media/2011/07/28/melacurkan-diri-untuk-personal-branding-383489.html

 

Di dunia politik misalnya, menggunakan media sosial dan segala macam bentuk jejaring sosial yang ada, sudah bukan lagi barang tabu dan bukan barang baru. Semakin hebat Anda mensosialisasikan ‘barang dagangan’ Anda, akan semakin terkenal Anda. Ini adalah keuntungan politikus yang hidup di era keemasan dunia informatika seperti saat ini. Sangat menarik untuk dibahas, bagaimana manusia mengubah pola komunikasinya melalui mediasi-mediasi teknologi. Tentunya juga, ini akan menjadi pengalaman yang amat sangat pantas didokumentasikan oleh siapapun. 

Twitter dan Facebook, selain Kompasiana, adalah dua sarana mediasi itu, dimana orang-orang dapat bertemu ‘secara maya’, bertumbuh, bercinta, berkarya, bahkan sampai mencuri, menipu dan merusak sekalipun. Dua sarana tersebut, kini juga dipakai sebagai ladang berkampanye yang murah biaya, namun besar pengaruhnya. Sebagai contoh, Prabowo memaksimalkan peran itu dengan tepat dan jitu. Dia adalah satu-satunya politisi Indonesia yang memiliki jumlah follower di FB sebegitu banyaknya (hampir 5 juta orang), dan yang kemudian masuk dalam list 5 besar politisi dunia paling banyak di-follow. Ia tentu tau betul memanfaatkan media sosial.

Di Twitter, lihat saja politisi mana yang paling banyak followernya, dan yang paling sering berkicau, tentu akan menuai banyak hits. Mereka tentu paham betul pengaruh media sosial dalam memomulerkan diri. Artinya, semakin banyak pengikutnya dan kicauan terhadap dirinya, akan semakin memomulerkan yang bersangkutan.

Di Indonesia, kita punya Kompasiana. Media yang satu ini sangat unik. Dalam bahasa saya, Kompasiana adalah gabungan antara FB, Twitter dan Kaskus. Semua akan Anda dapatkan di sini. This is the one stop station, you can get anything you want here. Bahkan, ‘menjual’ serta ‘melacurkan’ diri, di sinilah tempat yang paling tepat. Dijamin akan laku keras. Dijamin akan terkenal.

Di Indonesia: Orang Kaya Semakin Kaya, yang Miskin Bertambah Miskin

Jurang Antara yang Kaya dan yang Miskin Semakin Lebar

Menurut catatan di Majalah Forbes ada sederetan nama orang terkaya dunia di tahun 2014 ini asalnya dari Asia. Dari daftar nama tersebut (data orang terkaya dunia 2014 versi Forbes), maka setidaknya ada 10 orang Indonesia yang juga ikut masuk dalam 1.000 orang paling kaya sejagat raya ini.

Sebut saja nama-nama miliuner Indonesia yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ada pengusaha pemilik Grup Djarum, Budi Hartono yang kekayaannya sudah menembus angka USD 7,6 miliar atau setara Rp 88 triliun. Ada pula saudaranya Michael Hartono yang memiliki kekayaan sebesar USD 7,3 miliar. Berikut juga, ada Mochtar Riady dengan kekayaan menyentuh angka USD 2,5 miliar, kemudian juga Sukanto Tanoto dengan kekayaan USD 2,1 miliar dan nama-nama orang terkaya lainnya.

Masuknya orang Indonesia dalam daftar orang terkaya sejagat rasa-rasanya bukan sesuatu yang perlu terlalu kita bangga-banggakan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi turut punya andil dalam membuat harta kekayaan mereka semakin berlipat ganda. Namun ada hal lain yang terkadang mengerenyitkan dahi kita, memunculkan berbagai bentuk keprihatinan secara kolektif. Bahwa ternyata, peningkatan harta kekayaan orang-orang kaya di negeri ini tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di Indonesia. Justru Nampak jelas gap (atau jurang pemisah) yang begitu lebar antara si miskin dan si kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin makin terpuruk dalam kemiskinan. Sesuatu yang sungguh ironis.

Meskipun paparan angka-angka dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta kegirangan para penguasa negeri ini mengatakan bahwa mereka sukses menekan angka kemiskinan, akan tetapi ada banyak pihak yang meragukannya, dan justru beranggapan sebaliknya. Di sisi yang lain juga, BPS juga tidak bisa menyembunyikan data ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin yang justru semakin lebar itu.

Dampak dari sebuah ketimpangan banyak sekali, misalnya kelompok yang miskin akan merasa iri dan frustasi menghadapi keadaan tersebut. Imbas dari ketimpangan yang semakin meluas dan melebar juga pada tataran tertentu dapat mengancam stabilitas nasional. Ini amat berbahaya bila tidak diatasi dan dicarikan jalan keluar. 

Propaganda bahwa orang miskin di negeri ini sudah dientaskan sedemikian rupa tidak akan pernah sanggup menisbikan kemiskinan itu sendiri, bila tidak diikuti tindakan nyata mengentaskan orang miskin dan mempersempit gap antara yang kaya dan yang miskin. Mestinya pemerintah kita menyadari sepenuhnya bahwa indikator keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tingkat penurunan ketimpangan. 

Mengatasi ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya harus menjadi agenda utama dan prioritas pertama siapapun yang bakal terpilih menjadi presiden negeri ini nantinya. Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) lima tahun mendatang, di samping penurunan kemiskinan dan pengangguran, harus juga mencantumkan penurunan ketimpangan dari sekian persen menjadi sekian persen. Dan harus diupayakan untuk mencapai target tersebut. Indikator-indikatornya pun haruslah jelas.

Jokowi dan Naiknya Pamor PDIP

Jokowi sudah diamanatkan oleh Megawati untuk maju sebagai calon Presiden Indonesia, tentu saja mewakili partai PDIP. Ini tentu saja bukan keputusan main-main dan gampang saja. Megawati harus melalui proses panjang sebelum akhirnya memutuskan Jokowi sebagai calon Presiden dari partainya. Pertama, ini akan menisbikan secara tidak langsung ‘pakem’ yang sudah membudaya, bahwa calon Presiden PDIP haruslah dari trah Soekarno. Kedua, memajukan Jokowi ke pentas terdepan PDIP menyongsong pemilu secara serempak berarti ‘memundurkan’ atau bahkan menisbikan kans Megawati untuk terpilih, terlepas dari seberapa banyak menurut hasil survey yang menginginkan Megawati menjadi Presiden.

Namun, kini keputusan secara bulat sudah diambil, dan keputusan tersebut mesti didukung oleh partai PDIP. Megawati sudah mempercayakan perebutan kursi Presiden 2014 itu ke pundak Jokowi. Segenap kader PDIP sudah sepantasnya mendukung itu. Apapun resikonya.

Bagi para pendukung berat trah Soekarno di PDIP yang memiliki semboyan “Mega Harga Mati” tentu ini adalah pilihan berat. Bisa jadi yang terberat. Dan memang, kesadaran irasional kader PDIP yang amat berbahaya adalah tetap mempertahankan “Mega Harga Mati” sementara di luar sana realitas politik sudah amat sangat jelas, secara terang benderang Jokowi itu tiada bandingannya. Tahun ini adalah tahunnya Jokowi, bukan Megawati.

Militansi kesadaran irasional tentu berbahaya bagi peluang PDIP merebut kursi Presiden 2014 yang tinggal beberapa bulan lagi. Salah mengambil langkah, maka pupus sudah harapan itu.

Baik dari tingkat kesukaan masyarakat, tingkat elektabilitas, dan tingkat keberpengaruhan di media sosial serta media manapun, jelas sekali nama Jokowi itu justru yang sekarang nampaknya adalah sebuah “harga mati”. Kalau umpamanya, kader-kader PDIP tetap kukuh pada pandangan irasional mereka yaitu “Mega Harga Mati”, maka saya khawatir PDIP tidak akan mendulang banyak suara, bisa pula ditinggalkan calon pemilih. Untunglah Megawati jeli melihat situasi ini, dan dengan lapang dada mempersilakan (baca: menyalonkan) Jokowi sebagai calon dari partai yang ia pimpin. Ini yang kita mesti angkat topi kepada Megawati.