Belajar Dari Kartini

Di negara ini kita punya begitu banyak wanita yang bekerja sangat keras demi menghidupi keluarganya. Ada begitu banyak wanita yang bertindak sebagai single parent oleh karena ditinggal pergi suaminya. Ada juga wanita-wanita yang mesti kerja membanting tulang (kerja luarbiasa keras) karena keadaan keuangan yang tidak mencukupi. Kepada mereka jugalah catatan kecil ini saya tujukan. Bahwasanya seorang wanita bernama R.A Kartini sudah mengajarkan kita nilai-nilai hidup yang luar biasa. Ia sudah memberi contoh lewat perkataan pun tindakan. Bahwasanya juga, wanita-wanita Indonesia tidak mesti menjelma menjadi laki-laki untuk supaya dapat dihargai dan diterima, tetapi perjuangan, hak berkarya, serta kesempatan-kesempatan yang ada tidaklah boleh menjadi lebih rendah dari kaum laki-laki.

Sekarang bukan lagi era di mana wanita itu tempatnya hanyalah di dapur, di pasar, dan di tempat tidur. Wanita boleh berkarya dan berkarir sebaik dan setinggi mungkin. Ia tidak bisa ditempatkan lagi sebagai sosok yang lemah dan loyo. Kalau tempo hari wanita mungkin masih tidak punya hak suara dan hak pilih. Wanita tidak boleh berpidato di depan umum, dan lain sebagainya, maka sekarang tidak seperti itu lagi. Sekarang wanita bahkan bisa menjadi direktur, menteri, atau pun presiden. Tapi serempak, tentu juga tidak boleh dengan serta merta melupakan kewajibannya sebagai seorang wanita (sejati). Ia boleh menjadi apa saja, tapi tidak pernah boleh melupakan siapa dia sesungguhnya. — Itulah penggalan akhir tulisan saya di Hari Kartini tahun 2013 yang lalu (Perempuan Bukan Laki-laki)

Kali ini saya hendak menyampaikan lain hal, bahwa sesungguhnya ada ajakan yang termaktub jelas dalam tindakan dan hasil karya Kartini, yang tentu saja ditujukan bagi kita semua, generasi-generasi penerus. Ajakan itu adalah ajakan sederhana untuk membaca dan menulis. Untuk supaya di dalam diri kita menyeruak muncul semangat membaca dan menulis yang luar biasa membara. Sebab hanya dengan membaca dan menulislah, Kartini bisa menjadi seperti apa adanya dia saat itu. Membaca adalah jendela kita melihat dunia, dan menulis adalah alat kita ‘menguasai’ dunia.

Semangat yang sama itu rupa-rupanya juga dimiliki oleh kakaknya, yaitu Raden Mas Panji Sosrokartono. Kakak dari Raden Ajeng Kartini ini termasuk polyglot yang pertama di Indonesia. Seperti dikutip dari berbagai sumber, ternyata kakak Kartini ini menguasai 26 bahasa asing, dan juga 10 bahasa daerah Indonesia. Sosrokartono, yang kelahiran 10 April 1877 itu memang dikenal sebagai seorang pemuda cerdas. Sebagai anak bangsawan Sosrokartono mengenyam pendidikan setara orang-orang Belanda yang ada di Indonesia saat itu, pendidikan ‘kelas satu’ tentunya. Ia banyak membaca banyak buku dan literatur asing. Bahkan, kakak Kartini ini mengembara sampai ke banyak tempat di seluruh Eropa, menekuni bermacam-macam pekerjaan seperti penterjemah dan wartawan di media Eropa, hingga akhirnya ia pun menjadi wartawan media terkenal dari Amerika - The New York Herald Tribune. Ia pernah meliput Perang Dunia I.

Peraturan Pemerintah Tentang Konflik Sosial

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 terkait aturan penanganan konflik sosial. Inti dari adanya PP ini adalah untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat secara optimal dan menyeluruh. Sesuatu yang menurut saya amat bagus.

Untuk melihat secara rinci PP tersebut, Anda dapat mengunjungi websitenya Sekretariat Kabinet. Di sana Anda dapat meilhatnya secara lebih komprehensif isi PP itu. PP tersebut adalah merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Secara singkat PP tersebut mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan kekuatan TNI, pemulihan pasca konflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, bahkan sampai kepada monitoring dan evaluasi. Bahasa kerennya saya menyebutnya sebagai ‘Management Penanganan dan Evaluasi Konflik Sosial’.

Dalam PP berisi 99 pasal itu disebutkan juga bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik. Nah, pencegahannya seperti apa? Antara lain adalah dengan memelihara kondisi damai. Kemudian juga dengan mengembangkan sistem penyelesaian secara damai. Juga dengan cara meredam potensi konflik, serta membangun sebuah sistem peringatan dini. Sama seperti tsunami dan gempa bumi yang ada peringatan dininya, maka konflik sosial juga ternyata ada peringatan dininya. Jadi sebelum konflik terjadi, masyarakat sudah bisa siap-siap.

Penyelesaian secara damai memang selalu menjadi kuncinya. Apalagi Presiden Jokowi adalah penganut ‘mazhab’ penanganan konflik mestilah selalu secara damai. Bukankah peace is always beautiful? Indeed! Contoh salah satu pasalnya berbunyi seperti ini: 

“Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat, dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.” (Pasal 7 ayat 1 dan 2)

Di antaranya juga, PP tersebut berbicara mengenai keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu. (Pasal 44 dan Pasal 45 Ayat 1)

Turun Tangan Menjadi Orang Baik dalam Pilpres 2014

Ajakan salah satu jubir dan tim pemenangan Jokowi-JK, Anies Baswedan yang terus mengumandangkan ajakan kepada orang baik untuk mendukung orang baik tentu perlu kita apresiasi. Di berbagai kesempatan, Anies selalu menggagas gerakan turun tangannya itu. Orang baik yang diajak supaya turun tangan untuk melakukan kebaikan. Pencetus Indonesia Mengajar ini ternyata tak pernah pupus harapan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik menjadi kenyataan. 

Dia mengerti betul, bahwa manusia adalah aset utama suatu bangsa, bahwa dengan membangun manusianya maka suatu bangsa akan menjadi kaya. Ini tidak terlalu mengherankan, karena Anies adalah seorang tokoh pendidikan muda yang kita miliki saat ini, dan menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Maka itu, tidak mengherankan pula ketika ia mengatakan (sesuai sejumlah tulisan yang beredar yang dikutip banyak orang) bahwa pola pemikiran yang menganggap gas, minyak, dan hasil tambang adalah kekayaan utama suatu negara adalah pola pemikiran kolonialisme. Menurutnya, justru kekayayaan utama dan terbesar suatu bangsa adalah manusianya. Rakyatnya. Masyarakatnya. Warga negaranya. Seperti itu. Tentu ia tidak bermaksud menisbikan SDA yang kita miliki, hanya saja dia menekankan kepada sesuatu yang ia anggap harus lebih dulu ada, yaitu kualitas SDM.

Sekarang kembali ke pernyataan orang baik harus turun tangan mendukung orang baik. Semua orang baik semestinya berkumpul dan bersinergi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, terlepas dari golongan dan latar belakang apa orang itu berasal. Terlepas dari agama dan kesukuan apa orang itu berasal. Nah, ini artinya orang baik itu bisa datang dari mana saja dan siapa saja. Orang baik bukan milik suku tertentu, agama tertentu, dan golongan tertentu. Ia ada dimana-mana dan tersebar dimana-mana. Orang-orang baik yang tersebar itulah yang diajak untuk turun tangan. Sekarang muncul pertanyaan selanjutnya, apa sih kriteria orang baik?

Saya mempunyai sebuah cerita. Begini, konon ada tiga orang koruptor yang diperiksa di pintu Neraka. Berkatalah sang penjaga Neraka kala itu, “Anda bertiga akan disiksa di satu tempat yang sama seumur hidup!” Lalu mereka kemudian diantar ke suatu rumah. Itu adalah awal cerita gubahan novel berjudul No Exit karya Jean Paul Sartre seorang filsuf terkemuka asal Perancis.

Kata penjaga, “Inilah rumah penyiksaan kalian bertiga.” Ketiganya langsung masuk kerumah itu dan mulai melihat-lihat isi rumah tersebut. Ternyata isi rumah itu sangat menyenangkan. Ada rak buku, TV, ada kulkas, ada AC, dan sebagainya. Segala sesuatunya tersedia dengan lengkap. Lantas dimana alat-alat penyiksaannya? Katanya ini rumah penyiksaan? Alat-alat itu tidak nampak di rumah itu, ini tentu saja membuat ketiganyapun menjadi lega.

Tetapi, beberapa hari kemudian mereka mulai merasa tersiksa. Apa alasannya? Yang seorang berkata, “Tabiatmu ini aneh dan menyebalkan!” Yang lainnya pun berkata tak kalah garangnya, “Sifatmu lebih aneh lagi. Aku juga sebal!”. Begitulah mereka akhirnya saling benci dan memusuhi satu sama lain, dan akibatnya makin lama mereka menjadi makin tersiksa.

Caleg Gagal yang Siap Jadi Gila

Caleg Gila? (source: www.lugasberita.com)

“I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.” ― Robert A. Heinlein

Setiap kita mesti bertanggungjawab atas apa yang telah kita buat. Hanya kita, yang harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang sudah kita buat, yang kita sementara buat, dan akan buat nantinya. We are morally responsible for everything we do. Semua kegilaan kita yang menyeruak muncul akibat frustasi dan depresi, adalah juga tanggungjawab kita, bukan orang lain.

Pemilu legislatif sudah usai, dan sampai sekarang, sedikit demi sedikit mulai bermunculan ke permukaan berbagai caleg gagal yang jadi caleg gila, atau yang akan segera jadi caleg gila. Pastinya, belum ada data resmi berapa banyak caleg gagal yang mesti diinapkan di RSJ, namun jumlahnya semakin meningkat.

Fakta sudah berbicara lebih dari cukup. Dari berbagai pemberitaan di media seluruh Indonesia, nampak jelas bahwa caleg gagal yang bermetamorfosis menjadi gila, ataupun yang sekedar berpotensi menjadi gila sudah semakin banyak. Tidak sedikit juga yang mengunjungi paranormal untuk minta petunjuk. Ini yang saya bilang sebagai political disorder. Sakit luar biasa akut yang menjadikan mereka sebetulnya tidak layak menjadi wakil Anda dan saya. Menjadi wakil kita.

Sebelum pileg dimulai, mereka acap kali mengunjungi dukun biasa serta dukun politik demi mencapai tujuan utamanya, sekali lagi bukan sebagai wakil rakyat, tapi dengan tujuan memenangi pileg DEMI DIRI SENDIRI. Saya lihat di TV, ada dukun yang pasang harga dari jutaan, miliar, bahkan 1 triliunan untuk level Presiden. Ia jamin, kalau pakai jasanya, pasti jadi sesuai yang dinginkan. Masalahnya, kalau ada 5 calon Presiden bayar 1 triliuan, apakah kemudian Indonesia akan mendapatkan 5 Presiden sekaligus? Luar biasa. Ya, luar biasa menggelikan. Apakah ada jaminan caleg-caleg model begini memang dapat berfungsi sebagai wakil kita? I don’t think so.

Nah, para caleg-caleg inilah yang ketika gagal, maka berpotensi besar menjadi gila. Implikasinya sangat kentara dan sudah tercium baunya. Apa itu? Bila gagal, maka apapun yang sudah dikeluarkan akan diupayakan untuk diambil kembali, bila perlu dengan memakai segala macam cara. Makanya saya amat sangat yakin, untuk memuluskan jalan mencapai kemenangan, mereka-mereka itu juga niscaya akan dengan senang hati menghalalkan segala cara. Tidak ada ketulusan di sana. Dan, tidak ada kemurnian untuk menjadi wakil kita. Maka kita semestinya patut berbela sungkawa sedalam-dalamnya, bila mendapatkan wakil-wakil seperti mereka itu. Kita harusnya malu. Kita mestinya kecewa.

Di Indonesia: Orang Kaya Semakin Kaya, yang Miskin Bertambah Miskin

Jurang Antara yang Kaya dan yang Miskin Semakin Lebar

Menurut catatan di Majalah Forbes ada sederetan nama orang terkaya dunia di tahun 2014 ini asalnya dari Asia. Dari daftar nama tersebut (data orang terkaya dunia 2014 versi Forbes), maka setidaknya ada 10 orang Indonesia yang juga ikut masuk dalam 1.000 orang paling kaya sejagat raya ini.

Sebut saja nama-nama miliuner Indonesia yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ada pengusaha pemilik Grup Djarum, Budi Hartono yang kekayaannya sudah menembus angka USD 7,6 miliar atau setara Rp 88 triliun. Ada pula saudaranya Michael Hartono yang memiliki kekayaan sebesar USD 7,3 miliar. Berikut juga, ada Mochtar Riady dengan kekayaan menyentuh angka USD 2,5 miliar, kemudian juga Sukanto Tanoto dengan kekayaan USD 2,1 miliar dan nama-nama orang terkaya lainnya.

Masuknya orang Indonesia dalam daftar orang terkaya sejagat rasa-rasanya bukan sesuatu yang perlu terlalu kita bangga-banggakan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi turut punya andil dalam membuat harta kekayaan mereka semakin berlipat ganda. Namun ada hal lain yang terkadang mengerenyitkan dahi kita, memunculkan berbagai bentuk keprihatinan secara kolektif. Bahwa ternyata, peningkatan harta kekayaan orang-orang kaya di negeri ini tidak serta merta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di Indonesia. Justru Nampak jelas gap (atau jurang pemisah) yang begitu lebar antara si miskin dan si kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin makin terpuruk dalam kemiskinan. Sesuatu yang sungguh ironis.

Meskipun paparan angka-angka dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta kegirangan para penguasa negeri ini mengatakan bahwa mereka sukses menekan angka kemiskinan, akan tetapi ada banyak pihak yang meragukannya, dan justru beranggapan sebaliknya. Di sisi yang lain juga, BPS juga tidak bisa menyembunyikan data ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin yang justru semakin lebar itu.

Dampak dari sebuah ketimpangan banyak sekali, misalnya kelompok yang miskin akan merasa iri dan frustasi menghadapi keadaan tersebut. Imbas dari ketimpangan yang semakin meluas dan melebar juga pada tataran tertentu dapat mengancam stabilitas nasional. Ini amat berbahaya bila tidak diatasi dan dicarikan jalan keluar. 

Propaganda bahwa orang miskin di negeri ini sudah dientaskan sedemikian rupa tidak akan pernah sanggup menisbikan kemiskinan itu sendiri, bila tidak diikuti tindakan nyata mengentaskan orang miskin dan mempersempit gap antara yang kaya dan yang miskin. Mestinya pemerintah kita menyadari sepenuhnya bahwa indikator keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tingkat penurunan ketimpangan. 

Mengatasi ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya harus menjadi agenda utama dan prioritas pertama siapapun yang bakal terpilih menjadi presiden negeri ini nantinya. Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) lima tahun mendatang, di samping penurunan kemiskinan dan pengangguran, harus juga mencantumkan penurunan ketimpangan dari sekian persen menjadi sekian persen. Dan harus diupayakan untuk mencapai target tersebut. Indikator-indikatornya pun haruslah jelas.